(Menteri Sosial. foto: ist)

JAKARTA --Menteri Sosial Juliari Batubara memaparkan realisasi anggaran perlindungan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp112,72 triliun per 3 November 2020. Angka itu setara dengan 87,44 persen dari total alokasi dana yang sebesar Rp128,92 triliun.Juliari menjelaskan mayoritas dana terserap untuk program sembako. Jumlahnya hingga 3 November 2020 sebesar Rp37,31 triliun.

Realisasi penyaluran program sembako ini setara dengan 86 persen dari target yang sebesar Rp43,12 triliun. Artinya, pemerintah masih harus menyalurkan dana dari program sembako sekitar Rp5 triliun.

Selanjutnya, pemerintah juga menyalurkan dana sebesar Rp36,71 triliun lewat program keluarga harapan (PKH), bansos tunai sebesar Rp25,86 triliun, bansos sembako Jabodetabek Rp5,65 triliun, bansos tunai bagi keluarga penerima manfaat (KPM) sembako non PKH sebesar Rp4,5 triliun, dan bansos beras sebesar Rp3,29 triliun.

"Semua sisanya itu sudah dijadwalkan pencariannya pada November dan Desember 2020," tutur Juliari dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (4/11).

Jika dirinci, dana penyerapan bansos sembako Jabodetabek baru terserap 82,59 persen, bansos tunai 79,8 persen, bansos beras 62,47 persen, dan program sembako 86,52 persen. Sementara, penyerapan dana PKH dan bansos tunai bagi KPM sembako non PKH sudah 100 persen.

Lebih lanjut Juliari menuturkan pemerintah akan melanjutkan program bansos ini hingga 2021 mendatang. Namun, tak semuanya akan dilakukan sampai akhir tahun depan.

Untuk bansos reguler akan dilakukan pada Januari-Desember 2021. Namun, bansos tunai hanya akan digelontorkan pada Januari-Juni 2021.

Juliari memaparkan bansos reguler terdiri dari PKH dan program sembako. PKH ditargetkan diberikan untuk 10 juta KPM dan program sembako untuk 20 juta KPM.

Sementara, beberapa jenis bansos tunai adalah bansos tunai Jabodetabek dan bansos tunai untuk KPM program sembako non PKH. Kedua program ini ditargetkan untuk 9 juta KPM.(sumber: CNNIndonesia.com)